GORONTALO – UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Gorontalo terus mendorong penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Pemegang Izin Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota KTH pemegang izin Perhutanan Sosial dari sejumlah desa binaan KPH VI Gorontalo. Turut hadir para kepala desa pemegang izin Perhutanan Sosial, penyuluh kehutanan, pendamping Perhutanan Sosial, serta jajaran staf KPH VI Gorontalo.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo, Wawan Salim. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini mencakup tata kelola organisasi, ketertiban administrasi, serta kemampuan kelompok dalam menjalankan kegiatan secara terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, Perhutanan Sosial tidak hanya sebatas pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kelompok agar mampu memanfaatkan izin yang diberikan secara bertanggung jawab dan produktif.

"Perhutanan Sosial bukan hanya soal pemberian izin, tetapi bagaimana kelompok mampu mengelola izin tersebut secara profesional, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota serta kelestarian hutan. Untuk itu, pembinaan dan pendampingan ini sangat penting kita laksanakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi yang berkaitan dengan penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan KTH. Materi yang disampaikan meliputi penguatan administrasi dan tata kelola organisasi kelompok, pemahaman hak dan kewajiban pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku, serta penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan.

Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai strategi pengembangan usaha kelompok berbasis potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Materi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi kelompok untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif tanpa mengabaikan prinsip kelestarian hutan.

Tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan pengembangan usaha, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun motivasi serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Interaksi dan partisipasi aktif peserta dalam mengikuti materi menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kelembagaan yang kuat dalam mendukung keberhasilan program Perhutanan Sosial.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang diwarnai salam lima jari sebagai simbol komitmen dan kebersamaan dalam menjaga kelestarian hutan.

Melalui kegiatan ini, KPH VI Gorontalo berharap seluruh KTH pemegang izin Perhutanan Sosial semakin tertib dalam pengelolaan kelembagaan, mampu mengembangkan potensi usaha kelompok, serta lebih mandiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

Dengan demikian, tujuan Perhutanan Sosial untuk mewujudkan Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera dapat terus didorong melalui peran aktif dan kemandirian kelompok tani hutan.