GORONTALO – Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo memeriksa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atas rencana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi oleh PT Sorbu Agro Energi di Kabupaten Boalemo, Kamis (22/10/2026).

Pemeriksaan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo ini menjadi bagian penting dalam memastikan rencana pemanfaatan hutan berjalan dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rapat tersebut membahas rencana kegiatan pada dua areal, masing-masing seluas 176,15 hektare dan 1.550,97 hektare. Kegiatan ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan masyarakat dari Kecamatan Tilamuta dan Botumoito yang menjadi lokasi rencana kegiatan perusahaan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan menghimpun saran, pendapat, dan tanggapan untuk menilai kelengkapan serta kecukupan dokumen UKL-UPL sebelum proses persetujuan lingkungan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam dokumen yang diperiksa, PT Sorbu Agro Energi merencanakan pemanfaatan hutan melalui skema multiusaha kehutanan. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan untuk pengembangan agroforestri tanaman gamal dan sorgum serta sistem agrosilvopastura.

Selain itu, perusahaan merencanakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa bambu, aren, dan tanaman buah-buahan, serta pemanfaatan jasa lingkungan sebagai bagian dari rencana usaha pada kawasan hutan produksi.

Untuk areal seluas 176,15 hektare, lokasi kegiatan berada di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, dan Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta. Sementara itu, areal seluas 1.550,97 hektare seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan peruntukan pada kawasan Hutan Produksi Tetap.

Dalam proses pemeriksaan, perhatian diarahkan pada identifikasi potensi dampak lingkungan dari rencana kegiatan serta kecukupan langkah pengelolaan dan pemantauan yang disiapkan oleh perusahaan.

Sejumlah aspek yang perlu dicermati meliputi perlindungan tanah dan tata air, pengelolaan limbah, potensi gangguan terhadap lingkungan sekitar, serta pelaksanaan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan karakteristik dan tahapan kegiatan.

Pemeriksaan ini juga menjadi ruang bagi tim teknis, perangkat daerah terkait, pemerintah setempat, dan masyarakat untuk menyampaikan masukan substantif terhadap dokumen yang diajukan. Masukan tersebut diperlukan agar rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat disusun secara lebih terukur dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Seluruh saran, pendapat, dan tanggapan hasil pemeriksaan disampaikan melalui formulir pada sistem Amdalnet sesuai ketentuan dalam undangan rapat. Hasil tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi perusahaan untuk menyempurnakan dokumen UKL-UPL.

Melalui tahapan ini, proses penilaian diharapkan dapat memastikan bahwa rencana pemanfaatan hutan tidak hanya memperhatikan aspek usaha, tetapi juga mempertimbangkan upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.

Hasil pemeriksaan beserta tindak lanjut atas masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen sebelum proses persetujuan lingkungan dilanjutkan. Dengan demikian, rencana kegiatan PBPH PT Sorbu Agro Energi di Kabupaten Boalemo dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.