GORONTALO — Pengelolaan perhutanan sosial yang lebih terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat menjadi fokus inovasi Kepala UPTD KPH Wilayah V Boalemo, Supriatna, melalui rancangan aksi perubahan bertajuk “PAGAR KTH” (Pendampingan Kolaboratif Kelompok Perhutanan Sosial).

Inovasi tersebut dipaparkan di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Selasa (12/10/2026), di hadapan jajaran pimpinan dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo serta seluruh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Provinsi Gorontalo.

PAGAR KTH dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak, terutama dalam memperkuat pendampingan kelompok, mengintegrasikan data, serta mengoptimalkan potensi kawasan hutan agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pemaparannya, Supriatna menjelaskan bahwa inovasi ini mengedepankan pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Pendampingan diarahkan agar berbagai skema perhutanan sosial, mulai dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hingga Hutan Adat, dapat dikelola secara lebih terarah dan terintegrasi.

“PAGAR KTH dirancang sebagai langkah konkret untuk memaksimalkan pendampingan kelompok perhutanan sosial. Kami ingin memastikan pengelolaan potensi kawasan berjalan lebih terarah, dengan dukungan data yang akurat dan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Supriatna.

Salah satu strategi utama yang diusung ialah membangun basis data terpadu yang memuat profil, potensi, dan informasi areal perhutanan sosial di Kabupaten Boalemo. Melalui digitalisasi dan pemetaan berbasis spasial, data tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan, serta pengawasan pengelolaan kawasan hutan.

Dengan sistem data yang terintegrasi, KPH diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhan setiap kelompok secara lebih tepat, sekaligus mendorong program pendampingan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Lebih dari sekadar pembenahan administrasi, PAGAR KTH juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perhutanan sosial sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan diharapkan membuka peluang ekonomi bagi kelompok perhutanan sosial tanpa mengesampingkan fungsi ekologis hutan.

“Tujuan akhirnya adalah menyelaraskan pemanfaatan potensi hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan yang berkelanjutan, kepedulian terhadap perlindungan dan kelestarian hutan juga diharapkan semakin kuat,” tambahnya.

Rancangan aksi perubahan tersebut mendapat sambutan positif dalam diskusi bersama jajaran DLHK Provinsi Gorontalo dan para kepala UPTD KPH. PAGAR KTH diharapkan dapat menjadi model pendampingan kolaboratif yang aplikatif, memperkuat tata kelola perhutanan sosial, serta mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Melalui inovasi ini, UPTD KPH Wilayah V Boalemo menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang tidak hanya tertib secara tata kelola, tetapi juga produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar hutan.