KOTA GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ngopi Bareng dengan Dialog Fokus bertajuk “Jaga Lingkungan dan Antisipasi Iklim Kemarau” yang digelar Komunitas Warung Kopi Bareng di Dino Caffe, Kota Gorontalo, Sabtu (5/9/2026).

Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas (P3K) DLHK Provinsi Gorontalo, Nasruddin, mengatakan kondisi kemarau yang berlangsung saat ini perlu disikapi secara serius. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan November 2026.

“Kalaupun hujan turun, diperkirakan hanya terjadi di beberapa wilayah. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai dampak kemarau,” ujar Nasruddin.

Menghadapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengambil sejumlah langkah antisipatif. Salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 360/BPBD/1005/VII/2026 tentang kesiapsiagaan menghadapi kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan kondisi tanggap darurat kekeringan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyiapkan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah terdampak sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Di sisi lain, DLHK Provinsi Gorontalo terus menjalankan berbagai langkah jangka menengah dan panjang. Upaya tersebut mencakup perlindungan hutan dan sumber daya air, rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan kebakaran, pengendalian pencemaran lingkungan, pengawasan ketaatan pelaku usaha, pengelolaan sampah, serta penyampaian informasi dan imbauan kepada masyarakat selama musim kemarau.

DLHK juga memperkuat Program Kampung Iklim (ProKlim) pada 18 desa percontohan melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan penyusunan rencana aksi berbasis masyarakat.

Program tersebut diarahkan pada berbagai kegiatan, antara lain pengelolaan sampah, penghijauan, perlindungan sumber mata air, konservasi tanah dan air, pencegahan kebakaran lahan, penguatan ketahanan pangan keluarga, pemanfaatan energi ramah lingkungan, hingga pengurangan risiko bencana.

Namun, Nasruddin menegaskan bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Seluruh upaya pemerintah tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan komunitas,” ujarnya.

Karena itu, forum dialog di warung kopi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang bertukar gagasan. Nasruddin mengajak masyarakat menjadikan percakapan mengenai lingkungan sebagai gerakan nyata yang dimulai dari tindakan sederhana.

Ia mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak, tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan api, menjaga sumber mata air, menanam dan merawat pohon, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kerusakan lingkungan.

“Mari bergerak dari tindakan kecil, dimulai hari ini dan dari diri sendiri. Menjaga lingkungan bukan hanya untuk menghadapi kemarau saat ini, melainkan untuk memastikan Gorontalo tetap aman, sehat, tangguh, dan lestari bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDAE DLHK Provinsi Gorontalo, Sjamsul Bahri, memaparkan bahwa ancaman karhutla di Gorontalo menunjukkan peningkatan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pada 2025, total luasan kebakaran hutan di Provinsi Gorontalo tercatat sekitar 89,86 hektare. Kebakaran terbesar terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara dengan luasan 65,98 hektare, disusul Kabupaten Gorontalo 18,59 hektare, Pohuwato 2,91 hektare, dan Bone Bolango 2,35 hektare.

Sementara pada periode Januari hingga Juli 2026, luasan kebakaran meningkat menjadi sekitar 455,95 hektare. Kabupaten Gorontalo Utara mencatat luasan terbesar, yakni 192,96 hektare, kemudian Boalemo 142,53 hektare, Kabupaten Gorontalo 111,53 hektare, dan Bone Bolango 8,93 hektare.

Selain luasan kebakaran, peningkatan aktivitas titik panas juga menjadi indikator yang perlu diwaspadai. Hingga 3 September 2026, tercatat 1.405 hotspot di Provinsi Gorontalo, terdiri atas 18 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, 99 tingkat kepercayaan rendah, dan 1.288 kategori sedang.

Kabupaten Gorontalo Utara mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 544 titik, disusul Kabupaten Gorontalo 325 titik, Boalemo 296 titik, Pohuwato 197 titik, Bone Bolango 39 titik, dan Kota Gorontalo empat titik.

Sjamsul menjelaskan, kondisi musim kemarau menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam pengendalian karhutla. Musim kemarau 2026 di Provinsi Gorontalo diprediksi berlangsung pada Mei hingga September, dengan puncak kemarau pada Juli hingga Oktober. Selain itu, terdapat periode kemarau kembali pada Februari 2027.

Secara umum, sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi, diprediksi mengalami kondisi musim kemarau yang lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis 1991–2020.

“Dengan kondisi tersebut, pengendalian karhutla tidak bisa hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini,” jelas Sjamsul.

Menurutnya, peningkatan luasan kebakaran pada 2026 dibandingkan 2025, tingginya jumlah hotspot, serta prediksi kondisi kemarau yang lebih kering menjadi indikator penting untuk meningkatkan kewaspadaan.