GORONTALO — Upaya memperkuat koordinasi dan tata kelola pelestarian ekosistem mangrove di Provinsi Gorontalo terus dilakukan. Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo yang difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo untuk membahas tindak lanjut pembaruan Surat Keputusan (SK) pembentukan KKMD, seiring adanya perubahan pada bidang-bidang pelaksanaan kegiatan.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala DLHK Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDAE, Sjamsul Bahri Saman bersama jajaran, Selasa (13/10/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan struktur dan pembagian tugas KKMD agar pelaksanaan program pengelolaan serta pelestarian mangrove dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Pembaruan SK menjadi langkah penting untuk menyesuaikan susunan dan bidang kerja tim dengan kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Dengan pembagian tugas yang lebih terarah, koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam mendukung perlindungan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Gorontalo.

KKMD Provinsi Gorontalo merupakan tim kerja lintas sektor yang berperan mengoordinasikan dan mendukung pengelolaan serta pelestarian ekosistem mangrove. Keberadaan tim ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, BPDAS, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan kawasan pesisir.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama KKMD dan DLHK mencakup sejumlah aspek strategis, di antaranya penyusunan dokumen rencana pengelolaan ekosistem mangrove daerah, perumusan strategi revitalisasi kawasan mangrove, serta penguatan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan pesisir.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat pengelola mangrove, pendataan dan inventarisasi kondisi eksisting kawasan mangrove di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, serta peningkatan koordinasi dalam mengantisipasi kerusakan ekosistem pesisir, termasuk kawasan pertambakan yang berada di sekitar ekosistem mangrove.

KKMD juga memiliki peran penting dalam menyelaraskan data dan program rehabilitasi mangrove antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah, sesuai kebutuhan lapangan, serta mampu memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Melalui koordinasi lintas sektor, KKMD diharapkan dapat turut mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan, pemantauan perubahan tutupan mangrove, serta pengawalan pelaksanaan kebijakan perlindungan ekosistem pesisir.

Melalui kunjungan kerja ini, DLHK Provinsi Gorontalo bersama KKMD dan BPDAS diharapkan dapat memperkuat sinergi kelembagaan serta mempercepat tindak lanjut pembaruan SK. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan mangrove yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan koordinasi yang semakin solid dan pembagian peran yang jelas, upaya pelestarian mangrove di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir, tetapi juga mendukung perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.