GORONTALO – Kondisi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan kawasan hutan dan pengembangan usaha masyarakat. Untuk mengantisipasi dampaknya, penguatan agroforestri yang mengintegrasikan aspek pangan dan energi dinilai perlu dilakukan melalui perencanaan dan kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Workshop Langkah Strategis Menyukseskan Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) Tahun 2026, yang diselenggarakan Balai Perhutanan Sosial (PS) Manado, Kamis (17/9/2026), di Fox Hotel, Kota Gorontalo.

Workshop tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Balai Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Manado beserta jajaran, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) Bone Limboto, Kepala BMKG, para pimpinan perangkat daerah, Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Kepala BPKH Wilayah XV Gorontalo, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Balai Gakkum Sulawesi, Balai Dalkarhut Sulawesi, serta Kepala Pusat Studi Perhutanan Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo diwakili Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Salam Bau, menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan instrumen penting dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemberian akses kelola kepada masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mengembangkan perekonomian di tingkat tapak.

“Melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat, kita tidak hanya berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan perekonomian di tingkat tapak,” ujar Abdul Salam.

Ia mengatakan, FAPE-PS Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Keberhasilan program tersebut, kata dia, tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi atau kelompok, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, pendamping, dunia usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Abdul Salam berharap workshop tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, serta menghasilkan langkah strategis yang konkret dan dapat dilaksanakan.

Ia menekankan setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, pengembangan potensi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil hutan, hingga peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat.

Kelompok perhutanan sosial, menurutnya, perlu memiliki kelembagaan yang kuat, tertib administrasi, perencanaan yang baik, serta kemampuan dalam mengelola potensi wilayah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan kualitas produk, membangun jejaring pemasaran, dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

“Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kelompok mampu mengelola kegiatan secara mandiri, profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Selain itu, sinergi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan FAPE-PS. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diharapkan dapat membangun kolaborasi nyata untuk mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya.

Aspek kelestarian lingkungan juga ditegaskan tetap menjadi landasan utama. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan hutan harus memperhatikan daya dukung lingkungan, konservasi tanah dan air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta upaya mitigasi perubahan iklim.

Sementara itu, Kepala Balai PS Manado, Ojom Somantri, menjelaskan workshop tersebut merupakan salah satu upaya untuk merespons kondisi musim kering dan kemarau yang cukup panjang.

“Kegiatan ini adalah salah satu upaya dari kami untuk menyikapi kondisi kita saat ini, karena musim kering dan kemarau yang cukup panjang, sehingga ini perlu kita antisipasi karena ada hubungannya dengan kegiatan kita, khususnya kegiatan tanam-menaman, termasuk teknologinya,” ujar Ojom.

Menurutnya, forum tersebut diharapkan dapat menggali berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus membuka ruang pertukaran informasi dengan para narasumber mengenai strategi dan teknologi yang dapat diterapkan.

“Ini mungkin kita gali dan cari permasalahan apa yang ada di lapangan, kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari para narasumber kira-kira apa upaya dan strategi dan juga teknologi yang bisa kita gunakan,” tambahnya.

Melalui workshop tersebut, para pihak diharapkan dapat menghasilkan rumusan langkah strategis, rencana tindak lanjut, pembagian peran yang jelas, serta target yang terukur dalam pelaksanaan FAPE Perhutanan Sosial Tahun 2026.

Penguatan agroforestri diharapkan tidak hanya mendukung pemanfaatan kawasan secara produktif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan energi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan di Gorontalo.