GORONTALO — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo menghadiri forum diskusi dan konsultasi penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Karbon Biru yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kehadiran DLHK Provinsi Gorontalo dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

Forum tersebut melibatkan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pemerintah kabupaten/kota, akademisi, instansi teknis terkait, serta perwakilan masyarakat pesisir. Diskusi difokuskan pada identifikasi potensi wilayah laut dan penentuan kawasan prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan RZ KSNT Karbon Biru.

Bagi DLHK Provinsi Gorontalo, keterlibatan dalam forum ini penting untuk memastikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem menjadi pertimbangan dalam perencanaan pemanfaatan ruang laut. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Ekosistem karbon biru, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut, memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuan menyerap dan menyimpan karbon. Selain mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, ekosistem tersebut juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi wilayah pesisir, dan menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Melalui penyusunan dokumen RZ KSNT Karbon Biru, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat diarahkan secara lebih terencana dengan mempertimbangkan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan. Perencanaan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim serta penerapan konsep ekonomi biru (blue economy).

Penyusunan rencana zonasi tersebut membutuhkan dukungan data dan informasi yang akurat, disertai partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, forum diskusi dan konsultasi menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kepentingan, mengidentifikasi persoalan di wilayah pesisir, serta merumuskan langkah pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Keterlibatan DLHK Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan hidup ke dalam perencanaan kawasan strategis kelautan. Dengan demikian, penyusunan RZ KSNT Karbon Biru tidak hanya mendukung pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu mengoptimalkan potensi karbon biru secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan pesisir dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.