GORONTALO UTARA — Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Gorontalo Utara melakukan pengukuran usulan calon lokasi Perhutanan Sosial di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kejelasan lokasi lahan dan identitas masyarakat sebagai bagian dari proses pengusulan akses legal pengelolaan hutan.

Pengukuran dilaksanakan oleh tim teknis KPH Wilayah IV Gorontalo Utara dengan dukungan Tim Balai Perhutanan Sosial yang memberikan pendampingan dan penjelasan teknis di lapangan. Proses ini difokuskan pada pengumpulan data dan informasi sesuai kondisi faktual, termasuk lokasi kebun serta identitas masyarakat yang menggarap lahan.

Untuk meningkatkan akurasi data, tim menerapkan metode geotagging dan pendataan by name by address. Melalui geotagging, titik koordinat geografis lahan dicatat agar posisi lokasi dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Sementara itu, pendataan by name by address dilakukan untuk memastikan identitas dan alamat penggarap sesuai dengan lokasi lahan yang dikelola.

Dalam pelaksanaannya, tim menemukan sejumlah penggarap yang bukan merupakan warga Desa Buata, melainkan berasal dari Desa Tombulilato. Kondisi tersebut memerlukan kejelasan administrasi agar identitas penggarap dan lokasi kebun dapat diverifikasi secara tepat.

Menanggapi hal itu, Tim Balai Perhutanan Sosial meminta pemerintah desa terkait menyiapkan surat keterangan mengenai domisili warga serta lokasi atau wilayah kebun yang digarap. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pendukung dalam proses pendataan dan verifikasi usulan calon lokasi Perhutanan Sosial.

Koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat penggarap, KPH Wilayah IV, dan Tim Balai Perhutanan Sosial dinilai penting untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah ini sekaligus memperkuat tertib administrasi dan meminimalkan potensi ketidakjelasan dalam proses pengusulan.

Kepala KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, Khaeruddin mengatakan pengukuran dan pendataan merupakan tahapan penting untuk memastikan usulan calon lokasi Perhutanan Sosial didukung informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengukuran dan pendataan ini sangat penting untuk memastikan kejelasan lokasi serta identitas masyarakat yang menggarap lahan. Melalui metode geotagging dan pendataan by name by address, kami berupaya memperoleh data yang akurat sebagai bahan dalam proses pengusulan calon lokasi Perhutanan Sosial,” ungkap Khaeruddin.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memberikan informasi yang benar serta melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan, khususnya bagi penggarap yang berasal dari desa lain.

“Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kejelasan domisili dan wilayah kebun yang dikelola perlu didukung surat keterangan dari masing-masing kepala desa agar proses verifikasi berjalan tertib dan setiap usulan dapat ditindaklanjuti berdasarkan data yang jelas,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, KPH Wilayah IV Gorontalo Utara terus mendukung pelaksanaan program Perhutanan Sosial sebagai upaya membuka akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Dengan dukungan data yang akurat, koordinasi lintas pihak, dan administrasi yang tertib, proses pengusulan diharapkan berjalan transparan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.