Perkuat Aksi Daerah dan Desa, DLHK Provinsi Gorontalo Gelar Workshop Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Pohuwato

(GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sukses menggelar Workshop Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2026 di Hotel Golden Sri, Kabupaten Pohuwato, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, dan pemerintah desa untuk membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan.

Workshop tersebut bertujuan menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai dampak perubahan iklim, mengidentifikasi kerentanan di tingkat lokal, sekaligus menyusun rencana aksi nyata yang dapat diimplementasikan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

Kepala DLHK Provinsi Gorontalo melalui Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas, Nasruddin menegaskan, bahwa perubahan iklim kini bukan lagi ancaman masa depan, tetapi telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kabupaten Pohuwato menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian musim, kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga potensi menurunnya produktivitas sektor pertanian dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat.

"Penanganan perubahan iklim memerlukan keterpaduan antara aksi mitigasi untuk menekan emisi gas rumah kaca dan aksi adaptasi untuk meningkatkan daya tahan masyarakat. Kedua upaya ini harus berbasis risiko lokal, didukung data yang akurat, serta terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah maupun desa," tegas Nasruddin.

Workshop menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang membahas berbagai aspek pengendalian perubahan iklim. Materi yang disampaikan meliputi arah kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi, kondisi dan tantangan implementasi mitigasi serta adaptasi di Kabupaten Pohuwato, peran pengelolaan hutan dalam mendukung ketahanan iklim, hingga penyusunan rencana aksi dan penguatan kemitraan lintas sektor.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur strategis, antara lain Dinas Pertanian, BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) III Pohuwato, serta pemerintah desa dari Hulawa, Taluduyunu, dan Sidorukun yang menjadi desa sasaran program.

Ketiga desa tersebut memiliki fokus penguatan yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Desa Hulawa diarahkan pada pemetaan risiko iklim, identifikasi kelompok rentan, serta perlindungan sumber air. Desa Taluduyunu memprioritaskan penyusunan strategi adaptasi sektor pertanian dan upaya pencegahan kerentanan lingkungan. Sementara itu, Desa Sidorukun difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat perubahan iklim.

Melalui diskusi dan penyusunan rencana aksi bersama, workshop menghasilkan sejumlah langkah prioritas yang akan segera ditindaklanjuti. Di antaranya penyusunan profil risiko iklim desa secara partisipatif, inventarisasi lokasi rehabilitasi lahan dan perlindungan mata air, penyusunan kalender tanam adaptif, penerapan praktik pertanian rendah emisi, pengembangan pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat, hingga integrasi rencana aksi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen menjadikan hasil workshop sebagai pedoman pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah. Evaluasi berkala melalui forum koordinasi lintas sektor juga akan dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat desa, Pemprov Gorontalo optimistis ketahanan iklim daerah dapat terus diperkuat. Pendekatan berbasis desa diyakini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.