JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat (BPDASPM), mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Kinerja, Keuangan, dan Safeguard Triwulan III Tahun Anggaran 2026 bagi Implementing Partner FOLU-NC 2 & 3 yang diselenggarakan bersama Project Management Unit (PMU) FOLU Net Sink 2030 di Jakarta.

Keikutsertaan DLHK Provinsi Gorontalo dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program yang akuntabel, transparan, dan terukur, sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 42 Implementing Partner FOLU-NC 2 & 3. Forum rekonsiliasi menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian kinerja, memverifikasi realisasi anggaran, memastikan penerapan perlindungan lingkungan dan sosial, serta memeriksa kelengkapan dokumentasi dan data spasial pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak.

Dalam aspek keuangan, pelaksanaan program FOLU-NC 2 & 3 pada DLHK Provinsi Gorontalo mencatatkan penyerapan anggaran Triwulan III sebesar 70 persen. Capaian ini menjadi salah satu indikator kemajuan pelaksanaan program yang selanjutnya perlu dipastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja, realisasi kegiatan, dan dokumen pertanggungjawaban.

Rekonsiliasi ini juga menjadi kesempatan bagi setiap Implementing Partner untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil yang terukur dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.

Empat Aspek Menjadi Fokus Evaluasi

Dalam kegiatan tersebut, rekonsiliasi difokuskan pada empat aspek utama. Pertama, rekonsiliasi kinerja melalui pencocokan target dalam Annual Work Plan (AWP) dengan realisasi fisik di lapangan. Evaluasi mencakup capaian pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh capaian kinerja harus diinput dan divalidasi melalui Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja dan Anggaran FOLU Net Sink 2030.

Kedua, rekonsiliasi keuangan yang meliputi verifikasi kesesuaian rencana penarikan dana, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Proses ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran program FOLU-NC 2 & 3 sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, rekonsiliasi safeguard lingkungan dan sosial. Setiap Implementing Partner diwajibkan memastikan penerapan Environmental and Social Management Framework (ESMF), termasuk perlindungan masyarakat adat dan kelompok rentan, mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism atau FGRM), keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja kehutanan, serta pelestarian keanekaragaman hayati di areal kegiatan.

Keempat, rekonsiliasi dokumentasi publikasi dan spasial. Pada aspek ini, PMU memverifikasi kelengkapan dokumentasi sebagai bukti pendukung pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, tim sistem informasi geografis (GIS) melakukan sinkronisasi dan validasi data spasial dari masing-masing unit pelaksana, meliputi pencocokan data shapefile (.shp) areal rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan konservasi dengan target dalam OWP/AWP.

Validasi juga mencakup pemeriksaan luas areal, potensi tumpang tindih kawasan, serta kesesuaian dengan peta indikatif. Data spasial yang telah diverifikasi wajib diunggah dalam format KML/SHP melalui aplikasi dan dasbor Web-GIS FOLU Net Sink 2030.

Perkuat Kontribusi Gorontalo terhadap Target Penurunan Emisi

FOLU-NC 2 & 3 merupakan skema pembiayaan dari Pemerintah Norwegia yang mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).

Melalui keikutsertaan dalam rekonsiliasi ini, DLHK Provinsi Gorontalo diharapkan dapat terus memperkuat kualitas pelaksanaan program, meningkatkan ketertiban administrasi dan pelaporan, serta memastikan setiap kegiatan di lapangan memenuhi standar kinerja dan perlindungan lingkungan maupun sosial.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, sekaligus memperkuat kontribusi Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, keikutsertaan DLHK Provinsi Gorontalo dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari evaluasi rutin, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan program kehutanan dan lingkungan hidup dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada hasil.