DLHK Provinsi Gorontalo Perkuat Kolaborasi Pengendalian Karhutla melalui Forum Parapihak dan Perhutanan Sosial

(GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan "Membangun Kolaboratif Forum Parapihak dan Pemilik Izin Perhutanan Sosial dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan", yang dilaksanakan selama dua hari, 21–22 Juli 2026, di Hotel Aston Gorontalo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Results-Based Payment (RBP) REDD+ for Results Period 2014–2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi wadah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah mitigasi, deteksi dini, serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo.

Dalam laporannya, Sekretaris DLHK Provinsi Gorontalo, Ferdi Adam, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengacu pada Program REDD+ Results-Based Payments Indonesia yang merupakan proyek percontohan (pilot project) REDD+ pertama di kawasan Asia-Pasifik yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi agar tercipta langkah bersama dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Melalui forum ini kami berharap dukungan dan kolaborasi seluruh pihak dapat menjadi energi baru dalam meningkatkan kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo," ujarnya.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya unsur kehutanan, akademisi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Materi yang disampaikan berfokus pada strategi pencegahan karhutla melalui pendekatan kolaboratif, peningkatan kapasitas, serta penguatan sistem deteksi dini.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, meliputi UPT Kementerian Kehutanan, Satpol PP dan Damkar provinsi maupun kabupaten/kota, BPBD, pendamping perhutanan sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Kepala DLHK Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko, dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga pemegang izin perhutanan sosial.

"Forum ini menjadi wadah penting untuk menganalisis akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat. DLHK berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan demi mewujudkan hutan yang lestari dan bebas dari kebakaran," katanya.

Menurut Bambang, kompleksitas persoalan karhutla di Gorontalo dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas masyarakat, dinamika pengelolaan kawasan hutan, hingga interaksi manusia dengan satwa liar. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kolaborasi.

Ia berharap seluruh peserta dapat berperan aktif mengidentifikasi kawasan rawan, memetakan konflik yang terjadi, serta menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara bersama.

Salah satu hasil yang diharapkan dari forum ini adalah terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Karhutla di Provinsi Gorontalo yang didukung dengan pembangunan pos terpadu di wilayah rawan kebakaran serta penyusunan rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis kolaborasi antar pemangku kepentingan akan semakin kuat sehingga mampu menghasilkan strategi pengendalian karhutla yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya bersama tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan potensi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai aset penting pembangunan daerah dan mitigasi perubahan iklim.