DLHK Provinsi Gorontalo Perkuat Ketahanan Iklim Bone Bolango, ProKlim Jadi Andalan Hadapi Ancaman Perubahan Iklim

(GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terus memperkuat upaya menghadapi dampak perubahan iklim melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan dengan menggelar Workshop Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim bagi para pemangku kepentingan Kabupaten Bone Bolango di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (21/7/2026).

Workshop tersebut dibuka oleh Kepala DLHK Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko dan diikuti perwakilan Desa Meranti, Desa Tamboo, serta Desa Botutonuo bersama sejumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga perubahan pola musim.

Dalam sambutannya, Bambang Trihandoko menegaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Upaya menghadapi perubahan iklim memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal sangat dibutuhkan agar aksi mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Bambang, keberhasilan menghadapi perubahan iklim sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak. Karena itu, forum seperti workshop menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama sesuai karakteristik wilayah.

Kabupaten Bone Bolango sendiri dinilai memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sektor pertanian, kehutanan, sumber daya air, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi warga.

Dalam workshop tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai strategi mitigasi, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan sumber mata air, penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penggunaan energi ramah lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan pertanian rendah emisi.

Sementara itu, strategi adaptasi difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, pembangunan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, pengendalian penyakit yang dipengaruhi perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

Workshop juga dimanfaatkan sebagai forum identifikasi potensi, kerentanan, dan risiko perubahan iklim di tingkat desa. Perwakilan Desa Meranti, Desa Tamboo, dan Desa Botutonuo memaparkan kondisi wilayah, tantangan yang dihadapi, serta berbagai upaya yang telah maupun akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan iklim.

Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing desa, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan melalui kebijakan, pendampingan, peningkatan kapasitas, program, hingga penganggaran.

Salah satu fokus utama yang didorong dalam kegiatan ini adalah penguatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Program nasional tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa.

Melalui ProKlim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai aksi nyata seperti penghijauan, konservasi tanah dan air, perlindungan mata air, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan, penggunaan energi terbarukan, pengendalian banjir, pencegahan longsor, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

DLHK Provinsi Gorontalo berharap seluruh peserta dapat menyusun rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, program ketahanan iklim tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Kabupaten Bone Bolango diharapkan mampu membangun desa-desa yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim di Provinsi Gorontalo.