DLHK Provinsi Gorontalo Gelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Pengendalian Perubahan Iklim di Gorontalo Utara

(GORONTALO) - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Pengendalian Perubahan Iklim yang digelar di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (22/7/2026).

Workshop ini menjadi langkah strategis dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengendalian Perubahan Iklim sekaligus memperkuat implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai pendekatan berbasis masyarakat untuk meningkatkan ketahanan desa terhadap dampak perubahan iklim.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah desa dan kelompok tani maupun nelayan dari Desa Bulalo, Desa Tombulilalo, dan Desa Buata.

Sebagai kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo, Gorontalo Utara menghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim, mulai dari abrasi pantai, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem yang mengganggu ketahanan pangan, krisis air bersih saat musim kemarau, hingga meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko, menegaskan bahwa pengendalian perubahan iklim harus diwujudkan melalui aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat di tingkat desa.

"Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan tantangan nyata yang dirasakan masyarakat di desa-desa kita hari ini. Karena itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini harus berorientasi pada penguatan aksi lokal. Kita dorong perluasan Program Kampung Iklim (ProKlim) agar setiap desa memiliki kemandirian dan daya tahan menghadapi dampak bencana iklim," tegas Bambang saat membuka kegiatan.

Menurutnya, workshop ini menjadi momentum penting untuk memperjelas pembagian peran antar-OPD dalam mendukung pengembangan desa-desa ProKlim. Sinergi lintas sektor diperlukan agar setiap program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DLHK Provinsi Gorontalo mengarahkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta BPBD untuk bersama-sama melakukan pendampingan terhadap desa-desa prioritas ProKlim.

"Kita tidak hanya mengejar penghargaan ProKlim, tetapi membangun budaya tangguh iklim di tengah masyarakat. Dengan melibatkan akademisi dan pendamping lapangan, data kerentanan desa diselaraskan sehingga program intervensi dari APBD maupun dana desa bisa tepat sasaran," jelas Bambang.

Dalam workshop tersebut, Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disepakati sebagai ujung tombak pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. Melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menargetkan peningkatan jumlah desa yang memenuhi kriteria ProKlim, mulai dari kategori Utama hingga Lestari.

Workshop menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Bidang Penaatan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Provinsi Gorontalo, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Gorontalo Utara, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diwarnai diskusi interaktif yang melibatkan OPD, camat, kepala desa, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Berbagai masukan strategis, saran teknis, serta identifikasi tantangan di lapangan dihimpun sebagai bahan penyempurnaan Rencana Aksi Daerah Pengendalian Perubahan Iklim.

Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia akademik, dan masyarakat semakin kuat dalam membangun desa-desa yang tangguh terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, upaya adaptasi dan mitigasi tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk menjaga ketahanan lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di masa depan.